Jakarta, AMEKS.FAJAR.CO.ID — Sebelum dilantik 6 Februari 2025 nanti, Gubernur-Wakil Gubernur Maluku terpilih telah melakukan rangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri, termasuk Dirjen di Kementerian. Rabu,(23/1/2025) Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath kembali bertemu perwakilan Bank Dunia.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Indonesia Stock Exchange (IDX) Tower Jakarta, Hendrik - Vanath ditemani Pejabat Gubernur Maluku Sadali Ie. Sementara perwakilan Bank Dunia, ada Kulwinder Singh Rao, Lead Transport Specialis, dan Vikas Choudary, Program Leader for Sustainable Development.
Selain itu hadir juga, Aldian senior Transport Engineer dari Bank Dunia, dan Irma Magdalena Setiono, Senior water supply & sanitasion specialist.
Hendrik dalam perteman itu, mengungkapkan keterbatasan fiskal keuangan daerah Maluku, dengan merujuk pada kondisi kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terbatas.
Menurut Hendrik, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya keterbatasan fiskal, pertama, Ketergantungan Pemerintah daerah pada dana transfer pusat.
“Kemudian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, disatu saisi Belanja Pegawai yang tinggi. Kondisi ini diperparah dengan ketimpangan Fiskal Antar daerah,” kata Ketua DPD Gerindra Maluku ini.
Pembatasan pada akses pembiayaan, kata Hendrik, dengan keterbatasan fiskal keuangan daerah berdampak pada rerhambatnya pembangunan infrastruktur daerah, Kualitas pelayanan publik yang rendah terutama sektor Pendidikan, transportasi dan Kesehatan.
“Ketidakmampuan daerah merespon kebutuhan mendesak seperti bencana alam dan lain-lain, untuk mengatasi keterbatasan diatas, diperlukan strategi seperti peningkatan PAD,” tandas Hendrik.
Strategi peningkatan PAD ini, lanjut Hendrik, bisa melalui inovasi pajak dan retribusi, efisiensi belanja daerah, serta penguatan kolaborasi dengan sektor swasta atau melalui skema pembiayaan dengan pihak lain seperti Bank Dunia.
Karena itu, Hendrik mengatakan, mengharapkan adanya Kerjasama Bank Dunia dengan Pemerintah Provinsi Maluku khususnya terkait beberapa program yang melayani kebutuhan dasar Masyarakat Maluku.
“Seperti Transportasi laut, Air bersih,Penanganan Sampah dan sanitasi /air limbah. Kita berharap Bank Dunia melakukan study kelayakan terhadap proyek proyek yang potensi dibiayai oleh dana hibah Bank Dunia di Provinsi Maluku,” harap Hendrik.
Merespon apa yang disampaikan Hendrik mewakili Pemprov Maluku, Kulwinder Singh Rao dari World Bank Team, menyambut baik serta mengapresiasi Gerak Cepat Gubernur – Wagub terpilih dalam berinisiasi melakukan koordinasi dengan Bank Dunia dalam hal bantuan pembiayaan Infrastruktur dasar Masyarakat.
“Bank Dunia menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan di negara- negara anggota, termasuk Indonesia seperti yang telah dilakukan di beberapa provinsi antara lain Penanganan Air bersih dan stunting di Papua,” kata Singh.
Perlindungan Mangrove di Sumatera Utara, tambah dia, Pembangunan Jembatan Suramadu di Jawa Timur dan lain-lain . Namun, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu proyek dapat didanai.
Syarat itu, kata Singh, antara lain proyek harus sesuai dengan tujuan Pembangunan berkelanjutan serta Fokus pada pengurangan kemiskinan, pertumbuhan inklusif, dan keberlanjutan lingkungan.
Kemudian, lanjut Singh, Penyusunan proposal proyek yang komprehensif, termasuk studi kelayakan teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kata dia, dokumen proyek harus menjelaskan tujuan, dampak, rencana pelaksanaan, dan manfaatnya.
“ Proyek harus mematuhi kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial Bank Dunia (Environmental and Social Framework/ESF),” tambah Singh.
Singh menegaskan, akan segera mengagendakan jadwal kunjungan ke Maluku Pasca pelantikan Gubernur dan Wagub yang baru. (jardin papalia)
