Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID — Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat, hanyalah kata halus dari pemotongan anggaran. Kondisi ini akan berpotensi pada penurunan pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, Selasa (18/2/2025) terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto.
Ketua DPD PDIP Maluku ini, menegaskan bahwa kebijakan tersebut adalah keputusan pemerintah yang harus diterima rakyat, terutama karena mereka sendiri yang memilih pemimpin saat ini.
"Silakan rakyat ikut. Karena Anda yang memilih Prabowo. Kita hidupkan dalam konteks bernegara, kita ikut. Karena itu keputusan presiden. Tapi Anda yang pilih Prabowo, saya sarankan stop mengeluh," pungkasnya.
"Efisiensi menurut saya itu hanya kata halus. Tapi kasarnya itu pemotongan anggaran,” tambah Benhur.
Ia mempertanyakan arah kebijakan efisiensi ini, terutama jika tidak menyentuh akar masalah seperti pengangguran.
"Konsep bernegara kita ikut saja, nanti dilihat tujuan efisiensi larinya ke mana. Apakah untuk menyelesaikan pengangguran atau tidak, terserah. Tapi kalau hanya efisiensi untuk makanan bergizi gratis, kita tidak butuh itu di sini. Yang kita butuhkan adalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis," tegasnya.
Benhur juga mengkritik pemangkasan anggaran yang dilakukan secara nasional. Menurutnya, jika pemangkasan dilakukan terhadap perjalanan dinas, hal itu masih dapat diterima. Namun, jika anggaran yang dikurangi berdampak pada kebutuhan utama masyarakat, maka kebijakan ini harus dikaji ulang.
"Yang tidak baik itu pemangkasan anggaran secara nasional. Tujuan pemangkasan ini untuk apa? Kalau perjalanan dinas dan lain sebagainya tidak masalah. Tapi yang paling boros di negara ini itu kementerian dan lembaga, bukan daerah. Workshop terlalu banyak," ujarnya.
Lebih lanjut, Benhur menegaskan bahwa DPRD bekerja berdasarkan anggaran berbasis kinerja, bukan hanya sekadar simbolis atau seremonial.
"Kita DPRD mana ada yang ronda-ronda. Tidak ada. Kalau ada, itu dewan yang tidak mau menjalankan tugasnya. Semua yang dianggarkan harus berbasis kinerja, bukan berbasis ronda-ronda atau hanya sekadar berjalan," jelasnya.
Benhur juga menyinggung pemangkasan dana hibah untuk KPU yang sebelumnya sudah terjadi, dan kini kembali dilakukan pemotongan anggaran di berbagai sektor.(wahab)
