AMBON, AMEKS.FAJAR.CO.ID — Sistem merit yang bakal diterapkan pemerintahan Gubernur Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa-Abdulah Vanath. Pola ini pula akan memutus euforia tim sukses atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dalam pemerintahan.
Hal ini disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Maluku Bisri Assidiq Latuconsina, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam Rangka penyampaian Pidato Pertama Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, Rabu (05/03/25).
Dia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam mendukung program pemerintahan Gubernur Wakil Gunernur, Hendrik Lewerissa-Abdulah Vanath.
Menurut Bisri atau yang biasa disapa Boy Latuconsina, pentingnya diterapkan sistem merit dalam pemerintahan Hendrik Vanath sebagai bentuk menghadapi tantangan yang ada di Maluku, terutama masalah kemiskinan dan lainnya.
Ia meyakini dibawa kepemimpinan Hendrik-Vanath keduanya mampu menangani persoalan yang ada di Maluku saat ini.
"Optimisme saya yang sangat luar biasa atas semangat kolaborasi kedua anak adat ini. Tentunya, ada banyak permasalahan yang harus diselesaikan, termasuk keterbatasan anggaran," kata Boy kepada wartawan Usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam Rangka penyampaian Pidato Pertama Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, Rabu (05/03/25).
Menurut Boy, beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian utama pemerintahan saat ini, adalah birokrasi harus diawasi dengan ketat agar tidak terpengaruh oleh euforia tim sukses atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dalam pemerintahan.
"Itu sebabnya pentingnya sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan seperti yang disampaikan Pak Gubernur Hendrik Lewerissa," katanya.
Boy juga menyoroti perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat, terutama terkait dengan hak ulayat serta aset-aset yang dimiliki masyarakat adat.
"Saya berharap pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat hukum adat, kepala desa, serta seluruh peraturan-peraturan negeri yang mengatur hak-hak mereka," sebut Boy.
Selain itu, pentingnya optimalisasi sumber daya alam Maluku, yang memiliki potensi besar di sektor perkebunan, kelautan, dan perikanan. Ia berharap pemerintah serius dalam melindungi hak masyarakat adat atas sumber daya tersebut agar tidak terjadi eksploitasi yang merugikan.
Dijelaskan rencana komunikasi antara pemerintah daerah dan perwakilan Maluku di tingkat nasional. Ia menyebut bahwa dalam waktu dekat, akan dibentuk grup WhatsApp yang melibatkan gubernur, wakil gubernur, serta anggota DPR dan DPD RI untuk memperkuat koordinasi dalam membangun Maluku.
Di akhir keterangannya, Bisri turut menyinggung kebijakan terbaru terkait tenaga honorer, khususnya P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Ia menyambut baik keputusan untuk menghapus passing grade dalam seleksi, tetapi tetap menekankan pentingnya kualitas tenaga kerja.
Masyarakat diajak bersinergi dalam menciptakan sumber daya manusia Maluku yang setara dengan daerah lain, demi masa depan daerah yang lebih baik.
"Kita ingin memastikan bahwa kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik. Meskipun tanpa passing grade, sistem peringkat tetap harus mengutamakan kualitas SDM yang unggul," ungkap Boy. (WHB)
