AMBON, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Rencana Pemerintah Provinsi mengaktifkan kembali pelayaran Fery rute Hitu-Luhu Kecamatan Huamual, Seram Bagian Barat (SBB) mendapat dukungan DPRD Maluku.
Anggota DPRD Maluku, Wahid Laitupa menyebutkan, rencana ini bila berjalan, akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat di kedua Kecamatan, baik Jazirah Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, maupun Huamual.
"Apa yang disampaikan Pak Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat melakukan safari Ramadan di Negeri Hitu, dihadapan Raja dan masyarakat, bahwa sudah memerintahkan Fery Hitu-Luhu kembali dioperasikan. Ini perlu diapresiasi,"ujar Wahid, Minggu (09/03/25)
Sebagai Wakil Rakyat, dirinya berterima kasih atas perhatian Gubernur kepada masyarakat Leihitu terutama soal tranportasi penghubung Hitu-Luhu.
"Sebagai anggota DPRD, tentu kami akan kawal, untuk kemudian feri ini bisa terealisasi dalam waktu secepat mungkin," kata Wahid.
Dijelaskan, ke depan wilayah Huamual bakal menjadi wilayah pertambangan, ini menjadi peluang bagi masyarakat baik Seram, Pulau Ambon dan Jazirah Leihitu terkait kepentingan ekonomi.
"Kami percaya bahwa apa yang direncanakan pak Gubernur tetap berdampak terhadap ekonomi masyarakat ke depan," tandasnya.
Gubernur katanya, juga telah memerintahkan dinas teknis untuk percepat pelayarannya. "Apalagi feri yang dimaksud milik Pemda. Ini bisa tererealisasi secepatnya," ucap Wahid
Politisi PAN ini berharap ke depan beberapa jembatan di Jazirah Leihitu, bisa menjadi perioritas Gubernur, namun harus juga diakui adanya Inpres terkait efesiensi anggaran, bisa menjadi tertunda.
"Kita sama-sama menahan diri terkait Inpres ini. Tetapi kita harapkan beberapa jembatan juga bisa menjadi perhatian,"sahutnya
Sebelumnya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat gelar safari Ramadan di Negeri Hitu Jum'at (7/3/2025), mengatakan Kapal Fery rute Hitu-Luhu yang menjadi jalur transportasi utama bagi masyarakat di kawasan tersebut akan diaktifkan.
Hendrik mengakui kapal tersebut di bawah pengelolaan Perusahan Daerah (PD) Panca Karya, yang merupakan salah satu perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi Maluku.
Kondisi perusahaan katanya, saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan dan operasional, yang berdampak pada terhambatnya layanan transportasi.
"Saya sebelum datang ke Hitu, saya telah menggelar rapat dengan PD Panca Karya serta memanggil Dinas Perhubungan. Dipertemuan itu, saya instruksikan pihak terkait untuk segera menyelesaikan kendala administrasi sehingga kapal dapat kembali beroperasi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat,," ucap Hendrik. (Wahab)
