Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Bank Maluku-Maluku Utara berencana akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 Maret 2025. RUPS akan digelar di Ternate, Maluku Utara.
Informasi yang diterima ameks.fajar.co.id, Jumat (14/3/2025) ini, menyebut sejumlah agenda sudah ditetapkan untuk dibicarakan, salah satunya pergantian komisaris PT Bank Maluku-Maluku Utara.
“Iya rencananya tanggal 21 Maret,” ungkap sumber ameks.fajar.co.id di Pemerintah Provinsi Maluku. Kata dia, RUPSLB ini akan digelar di Ternate, Maluku Utara, bukan lagi di Jakarta, seperti sebelumnya.
Sejumlah agenda yang akan dibicarakan diantaranya laporan pertanggungjawaban keuangan tahun buku 2024, penetapan pembagian laba bersih tahun 2024, penetapan pembagian deviden kepada pemegang saham tahun buku 2024.
Kemudian, penetapan pembagian tantiem dan bonus karyawan tahun 2024. Dan sejumlah agenda lainnya.
Sementara untuk agenda RUPSLB, diantaranya membicarakan tentang kelompok usahs bersama (KUB) antara Bank Maluku dan Maluku Utara dengan Bank DKI.
Selain itu, RUPSLB juga membicarakan terkait reposisi pengurus Bank Maluku-Maluku Utara, dan menyetujui dokumen pemulihan Bank Maluku-Utara.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, kepada Ambon Ekspres, Jumat (15/3/2025) menegaskan, komisaris dan direksi Bank Maluku yang baru tidak bisa orang sembarangan.
Menurutnya, kondisi Bank Maluku-Maluku Utara yang saat ini dalam pemulihan, harus diisi oleh orang-orang profesional di bidang perbankan.
“Oleh karena itu jika melihat dari tantangan ke depan, maka kita butuhkan direksi maupun komisaris yang punya komitmen untuk bangun Bank Maluku-Maluku Utara, tentu harus didukung juga dengan keahliannya. Tidak bisa sembarangan,”tegasnya.
“Dalam menentukan direksi dan komisaris Bank Maluku-Maluku Utara, tidak boleh dijadikan sebagai ajang Balas Budi Politik. Harus orang profesional dan berpengalaman,”ujarnya.
“BPDM itu lembaga perbankan dan disitu membutuhkan orang profesional, bukan orang politik . Kalau balas budi politik di bidang lain tidak apa-apa. Tapi tidak bisa di Bank Maluku,”ungkapnya.
Olehnya itu, dirinya berharap kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP), dalam hal ini Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa bisa secara bijak dalam menyikapi persoalan tersebut.
“PSP harus bijak. Sekali lagi saya tegaskan, Bank Maluku - Maluku Utara tidak bisa jadi tempat balas budi politik. Kalau mau BPDM ini maju, tunjuk orang yang profesional dan berpengalaman di bidang perbankan,”tandas politisi Demokrat ini.(yani/zainal patty)
