Direktur Pemasaran Bank Maluku-Malut Dicopot, Posisi Komisaris Menunggu KUB Bank DKI
Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah selesai dilakukan pada Jumat (21/3/2025) di Ternate, Maluku Utara. Rapat menghasilkan beberapa keputusan termasuk komisaris bank plat merah itu.
Informasi yang diterima ameks.fajar.co.id, rapat itu dihadiri para pemegang saham yang terdiri dari kepala daerah di kabupaten kota Maluku dan Maluku Utara.
Rapat dipimpin oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Ada beberapa keputusan penting yang diambil dalam RUPSLB tersebut.
RUPSLB memutuskan untuk mencopot Direktur Pemasaran Jetty Likur. Posisi itu dibiarkan kosong, sambil menunggu pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bank Maluku dengan Bank DKI.
Selain Direktur Pemasaran, para pemegang saham juga menyepakati untuk mengangkat Inggrit Sahusilawane sebagai Direktur Umum Bank Maluku-Maluku Utara. Poisisi itu sebelumnya kosong setelah ditinggalkan pejabat lama.
“Inggrit orang Bank Maluku juga. Itu bukan mengganti Direktur Umum tapi mengisi jabatan yang kosong lama. Direktur Pemasaran juga dibiarkan kosong sampai KUB dengan Bank DKI nanti,” ungkap sumber ini.
Selain itu, RUPSLB juga memutuskan untuk posisi Komisaris Bank Maluku-Maluku Utara tidak mengalami perubahaan, sambil menunggu pelaksanaan KUB dengan Bank DKI.
Sumber ini juga mengungkapkan, dalam komposisi Direksi hanya Direktur Pemasaran yang dicopot, lalu dibiarkan kosong. Kemudian Direktur Umum diisi pejabat baru, sementara Direktur Utama dan lainnya masih tetap menunggu KUB.
“Jadi komisaris itu diputuskan untuk setelah KUB baru dilakukan pergantian. Demikian juga dengan posisi Direksi masih menunggu sampai April mendatang,” ungkap sumber ini.
Sumber lain ameks.fajar.co.id mengungkapkan, RUPSLB Bank Maluku-Maluku belum bisa mengubah direksi dan komisaris, karena menunggu KUB. Pasalnya, setelah KUB bisa jadi akan berubah komposisi pemegang saham.
“Bisa saja terjadi perubahan kepemilikan pada pemegang saham utama atau pengendali. Dan disitu, share manajemen bank Maluku-Malut dan Bank DKI akan dilakukan, makana akan ada juga perubahan komisi direksi dan komisaris,” ungkap dia.
Karena itu, bagi sumber di Bank Maluku-Malut ini, sudah tepat apa yang dilakukan pemegang saham dalam RUPSLB, dengan menunggu KUB baru dilakukan langkah perubahaan pada kompisasi direksi dan komisaris.
Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, kepada Ambon Ekspres, Jumat (15/3/2025) menegaskan, komisaris dan direksi Bank Maluku yang baru tidak bisa orang sembarangan.
Menurut Ketua Fraksi Demokrat ini, kondisi Bank Maluku-Maluku Utara yang saat ini dalam pemulihan, harus diisi oleh orang-orang profesional di bidang perbankan.
“Oleh karena itu jika melihat dari tantangan ke depan, maka kita butuhkan direksi maupun komisaris yang punya komitmen untuk bangun Bank Maluku-Maluku Utara, tentu harus didukung juga dengan keahliannya. Tidak bisa sembarangan,”tegasnya.
“Dalam menentukan direksi dan komisaris Bank Maluku-Maluku Utara, tidak boleh dijadikan sebagai ajang Balas Budi Politik. Harus orang profesional dan berpengalaman,”ujarnya.
“BPDM itu lembaga perbankan dan disitu membutuhkan orang profesional, bukan orang politik . Kalau balas budi politik di bidang lain tidak apa-apa. Tapi tidak bisa di Bank Maluku,”ungkapnya.
Olehnya itu, dirinya berharap kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP), dalam hal ini Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa bisa secara bijak dalam menyikapi persoalan tersebut.
“PSP harus bijak. Sekali lagi saya tegaskan, Bank Maluku - Maluku Utara tidak bisa jadi tempat balas budi politik. Kalau mau BPDM ini maju, tunjuk orang yang profesional dan berpengalaman di bidang perbankan,”tandas politisi Demokrat ini.(yani)
