Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Suhu politik jelang Pemilu 2024 kini mulai terasa. Suasananya juga kian memanas. Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Ambon diingatkan soal gratifikasi politik.
"Banyak ASN diberi gratifikasi politik. Banyak ASN diberi janji politik misalkan bantu saya (calon peserta Pemilu), nanti kalau saya jadi akan beri jabatan A, B atau C,. Nah ini yang sangat tidak boleh, sebab ada sanksinya,” kata Direktur jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Prof. Zudan Arief Fakrulloh.
Arief kepada wartawan sesuai menghadiri kegiatan pengarahan umum kepada seluruh ASN di Kota Ambon, Jumat (20/5), mengatakan untuk menjaga netralitas dan kekompakan menjelang suksesi Pemilihan umum Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pilkada Gubernur, Bupati dan Wali Kota 2024 mendatang.
"ASN khususnya Korpri untuk tetap menjaga netralitas, kesetiakawanan, dan kekompakan jelang Pilkada 2024," kata dia, kepada wartawan.
Menurutnya, kunci dari suksesi penyelengaraan Pemilu Presiden, Legislatif, dan Pilkada Gubernur, Bupati dan Wali Kota 2024 mendatang adalah netralitas.
"ASN dan pegawai harus tetap fokus pada pekerjaan, tugas dan negera, " ucapnya.
Mantan Kepala biro hukum Kemendagri ini menegaskan, berdasarkan pengalaman dari berbagai Tahun politik yang sudah terjadi gratifikasi politik, saat pelaksanaan Pemilu.
Dirinya berharap, agar pelaksanaan Pemilu Presiden, khususnya Legislatif, dan Pilkada Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Provinsi Maluku, terlebih Kota Ambon, dapat berjalan aman, damai dan lancar. (ARH)
