AMBON, AMEKS.FAJAR.CO.ID Fajar.Co.Id. - Buntut dari ulah PT. Perkasa Timur, membangun ratusan lapak di kawasan Terminal Mardika, memantik emosi sopir Angkot. Mereka turun ke jalan, dan mengepung Kantor Gubernur Maluku.
Aksi mogok dan protes dilakukan sejak pukul 09.00 WIT, hingga 14.00 WIT, atau sekitar 6 jam. Dampaknya ratusan warga utamanya pengguna jasa angkot terlantar. Mereka terpaksa menggunakan jasa ojek sebagai penunjang transportasi.
Para sopir angkot ini berkumpul disejumlah titik, selain di depan Gong Perdamaian Dunia. Mereka melakukan protes terhadap Pemerintah Provinsi Maluku, atas pemberian izin kepada PT Perkasa Timur, untuk membangun lapak-lapak tersebut.
Didepan kantor gubernur, ratusan sopir yang tergabung dalam Asosoasi Supir Angkot Kota Ambon (ASKA) itu, melakukan orasi secara bergantian. Mereka meminta kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk segera menghentikan pembangunan lapak di kawasan Terminal Mardika, yang dilakukan oleh orang dekatnya.
“Kami hanya punya tiga tuntutan, yang pertama menolak pembangunan lapak pedagang di Terminal Mardika, kedua persoalan transportasi online dan ketiga masalah BBM,”kata para sopir saat berorasi, Rabu (22/2) siang.
Menurut mereka, masalah yang dihadapi saat ini adalah, Terminal Mardika yang sempit dan tidak mampu menampung kendaraan.
"Akses keluar masuk angkot di terminal saat ini susah karena sempit akibat kehadiran para pedagang. Tolong pemerintah melihat masalah ini, karena itu terminal bukan pasar. Kalau seperti ini yang rugi dan jadi korban adalah sopir,” teriak mereka.
Massa mengatakan, belum habis dengan masalah terminal yang dibangun lapak pedagang, para sopir juga harus menghadapi persoalan transportasi online.
“Gojek, Grab, apalagi Maxim yang harganya paling murah, tentu akan mempengaruhi pendapatan kami, dan ini mengancam sumber pencarian kami sehari-hari,”keluhnya.
Massa mendesak Gubernur Murad Ismail, Wagub Barnabas Orno, dan Sekda Saldi Ie menemui mereka. Sayangnya ketiga pejabat itu tidak berada di tempat, hingga akhirnya negosiasi berjalan.
Para sopir ini bersedia ditemui oleh Asisten II Setda Maluku, Meykal Pontoh, Kadis Perhubungan Muhammad Malawat, Kadis ESDM Maluku, Abdul Haris, Kadis Perindag Provinsi Maluku, Yahya Kota ,di tribun lapangan Merdeka.
Sayangnya dalam pertemuan itu tidak ada titik temu, sebab keempat pejabat tersebut tidak bisa mengakomodir tuntutan dari para sopir.
Mereka berdalih jika tuntutan sopir itu diserahkan kepada Gubernur, Wagub, dan Sekda. Sedangkan untuk tuntutan terkait BBM itu merupakan kewenangan Pertamina.
Mendengar pernyataan tersebut para sopir angkot memberikan waktu kepada keempat pejabat utama Pemrov Maluku itu, agar segera merealisasikan tuntutan mereka hingga Senin pekan depan.
"Jika sampai hari Senin nanti tidak ada realisasi, maka kami akan melakukan aksi mogok lagi,"ancam para sopir.
Sementara itu,Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena mengundang para sopir untuk berdialog. Dan mencoba memfasilitasi tuntutan mereka soal pembangunan lapak.
“Koordinasi kami minta untuk dihentikan pembangunan di terminal dan kalau bisa dibersihkan itu,"kata dia, terpisah.
Sedangkan untuk tuntutan kedua soal transportasi online, Wattimena mengaku, jika itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku.
"Kami sudah sampaikan bahwa bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota, sehingga langsung saya hubungi Kadis Perhubungan Provinsi untuk meminta agar segera menangani apa yang disampaikan oleh teman-teman ASKA ini,"terangnya.
Terpisah, Kapolresta Ambon, Kombes Raja Arthur Lumongga Simamora mengatakan, aksi ini mendapat pengawalan ketat dari ratusan personil Polri dan Brimob.
"Ada sekitar 350 personil gabungan, Polresta, Direktorat Samapta, Lalu Lintas dan Brimob,"tandasnya. (ARH).
