MASOHI, Ameks.fajar.co.id. - Belum juga cair, sejumlah guru resah, sampai rela ambil kredit untuk penuhi kebutuhan. Sementara dana triwulan III dan IV tak lagi ada di kas daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Hingga 5 Februari, sejumlah guru dan ASN lingkup Maluku Tengah belum juga terima dana sertifikasi dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Belum juga ini, kalau sudah pasti katong (kami) punya sms banking sudah babunyi," ucap salah satu guru kepada Amek.fajar.co.id, di Masohi. Senin (5/2).
Menurutnya, akibat dua triwulan yakni III dan IV yang belum dicairkan, membuat dirinya terpaksa berinisiatif mengambil kredit di salah satu bank, guna menutupi sejumlah kebutuhan anak-anak.
"Kalau disekolah sini, ada tiga orang, dan belum terima, selebihnya itu guru dibawah Kementerian Agama, dan saya punya 2 triwulan, mau bagaimana adik-adik punya kebutuhan kami harus ambil kredit," jelasnya.
Selain itu, WH guru salah satu Sekolah Dasar di Kota Masohi juga keluhkan hak yang sama, dimana, sertifikasi hingga TPP belum kunjung diterima.
"Belum juga, kami cuman bisa sabar," katanya.
Dirinya berharap Pemda segera merealisasi janji untuk proses pencairan sertifikasi, hingga TPP yang belum memiliki angin segar untuk para guru maupun para ASN lingkup Maluku Tengah.
"Kami cuman berharap semoga bisa segera dikucurkan, sebab itu hak kami, dan kesejahteraan kami disandingkan pada aspek-aspek seperti demikian," harapnya.
Mengakar dari keluhan para guru, Pemerhati Kebijakan Publik, Erwin, mengungkapkan Pemda harus lebih kedepankan keharusan kepentingan umum.
"Kalau diamati, kenapa hingga kini Pemda belum juga bayar sertifikasi para ASN, dikarenakan ada sesuatu yang ganjal," ujarnya.
Apabila belum dicairkan dana sertifikasi dan TPP karena permasalahan sistem, administrasi atau lainnya, maka dirinya menganggap itu tidaklah wajar. Sebab sudah melewati Januari sebagai awal tahun.
"Kalau alasannya budaya, dengan dalil ini kebiasaan awal tahun, bukankah itu ritme yang kebijakan yang lucu, masa harus dipelihara dan dianggap biasa," tegasnya.
Dirinya meminta Pemda harus lebih terbuka dan jujur soal TPP dan sertifikasi para guru. Sehingga dapat minimalisir sejumlah asumsi bias yang berkembang ditengah masyarakat.
"Pemda harus jujur, dikemanakan anggaran tersebut, sebab kalau ada, maka permasalahan teknis (administrasi) dapat dilakukan," tutupnya. (djen wasolo)
