AMBON, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Murad Ismail dan Barnabas Orno sudah mengakhiri masa jabatannya, setelah Sadli Ie dilantik menjadi Pejabat Gubernur Maluku, Jumat (26/4/2024). Berakhir masa jabatan keduanya, mengingatkan publik soal 16 janji yang hingga kini tak satupun direalisasikan.
Murad Orno dengan akronim "Baileo" sejak awal maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah meluncurkan 16 program unggulan kepada masyarakat Maluku. Masyarakat pun tertarik dengan program mereka, namun selama memimpin lima tahun tidak satupun yang direalisasi.
16 Program Unggulan "Baileo" adalah : Pertama, Pemindahan Ibu Kota ke Makariki Seram dan percepatan pembangunan perkantoran Provinsi. Kedua, Rekrutmen PNS dan pejabat berdasarkan kompetensi dan mempertimbangkan suku agama dan kewilayahan.
Ketiga, Penerapan sistem Government dan e budgeting untuk transparansi dan percepatan pelayanan publik.
Empat, Harga sembako stabil dan murah. Lima, Mewajibkan perusahaan di Maluku memperkejakan minimal 60 persen anak Maluku.
Enam, biaya pendidikan gratis untuk SMU SMA di Maluku. Tujuh, Kartu beasiswa Maluku untuk mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. Delapan, pengembangan RSUD menjadi RSUD pusat bertarap intenasional.
Kesembilan, Meningkatkan status puskesmas biasa menjadi puskemas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh. Sepuluh, Kartu Maluku sehat untuk berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit.
Sebelas, Bedah rumah untuk keluarga miskin.Dua belas, Menciptakan produk lokal "One sub distric, one village, one product. Tiga belas, Pengembangan Provinsi Kepulauan dan Maluku sebagai lumbung ikan nasional.
Empat belas, Pembangunan smart city di pusat kabupaten kota di Maluku. Lima belas, Maluku terang dengan listrik masuk desa. Enam belas, Revitalisasi lembaga lembaga adat (seperti Latupati).
Menanggapi itu Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun mengatakan, program tersebut sangatlah bagus, hanya karakter pemimpin yang menyebabkan programnya banyak yang gagal.
Menurutnya, sebaik apapun perencanaan tetapi jika karakter pemimpinnya kurang baik, maka hasilnya buruk.
"Banyak solusi yang sudah diberikan tapi beliau (Murad) tidak peduli," jelas Benhur kepada media ini.
Dijelaskan, rekomendasi DPRD itu salah satu pijakan penilaian adalah kirnerja Gubernur. misalnya, Mess Maluku yang direnovasi oleh Gubernur Murad selama 5 tahun kepemimpinan tidak selesai, padahal cuma renovasi.
"Launching pung di paksakan. DPRD sudah sangat keras mengkritik sejak lama, cuma karakter dan tipikal seperti itu mana berhasil daerah ini. Kesepakatan kita terkait APBD saja di ganti ikut seleranya,” kata Benhur.
Kerja Gubernur kata Benhur, hanya mengeksploitasi jejaringnya saja seolah hebat tetapi fakta hasilnya buruk
"Makanya tahun lalu Fraksi PDIP menolak LPJ Gubernur. Bahkan disampaikan bukan Gubernur APBD, padahal faktanya, Para Pimpinan OPD wajib bawa upeti," tandas Benhur.
Tokoh masyarakat yang juga Pemerhati Pembangunan Maluku M. Saleh Watiheluw berpendapat 16 janji itu berhasil mempengaruhi publik Maluku ketika itu untuk memilih pasangan tersebut, karena disana ada harapan masyarakat yang dijanjikan kedua pasangan ini.
Namun, faktanya 16 program unggulan itu, selama lima tahun tidak terlaksana, bahkan jangankan program unggulan, program kebutuhan dasar saja tidak realisasi.
" Seperti program biaya pendidikan gratis untuk SMU SMK se Maluku, program Kartu beasiswa Maluku bagi mahasiswa berprestasi, Pengembangan RSU bertaraf Internasional justru makin para, peningkatan status puskesmas dan program bedah rumah. Lima program dasar saja tidak jalan," kata Watiheluw.
Jika diteliti faktor penyebab, tidak jalan karena program unggulan tidak masuk dalam batang tubuh RPJMD sehingga sulit di implementasikan dalam RKPD. Inilah titik penyebabnya.
"Pertanyaannya mengapa 16 Program Unggulan itu tidak masuk dalam RPJMD, itu menggambarkan Murad -Orno inkostensi dengan apa yang diucapkan dan disampaikan kepada publik, sekiranya program itu tidak semua harus masuk dalam RPJM tapi minimal lima saja, maka pasti terealisasi pada tahun-tahun berikutnya. Tapi yang terjadi sebaliknya," sebutnya.
Faktor lain adalah keterbatasan anggaran APBD pada tahun pertama harus di akui Murad dan Orno bertugas, jalan dengan APBD yang telah disahkan dimasa Gubernur sebelumnya, diperparah lagi dengan kondisi alam bencana alam, kanjut dengan bencana Covid-19.
"Meskipun demikian pemda telah mendapat dana pinjaman SMI yang bertujuan untuk recovery kondisi ekonomi daerah, ternyata tim Gubernur belum mampu melakukan penyesuaian program program unggulan dasar yamg dijanjikan pada tiga tahun terakhir," ungkapnya. (wahab)
