AMBON, AMEKS.FAJAR.CO.ID -- Rapat Kordinasi (Rakor) anggota DPRD Provinsi Maluku dengan anggota DPR dan DPD RI dapil Maluku membahas sejumlah persoalan di daerah ini.
Rakor berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Senin (14/04/25), di pimpin ketua DPRD Benhur George Watubun, dihadiri tiga ketua ketua fraksi dan komisi.
Tiga anggota DPR RI yang hadir adalah Mercy Barends fraksi PDIP, Saadiah Uluputty PKS dan Alimuddin Kolatlena dari Gerindra. Sedangkan anggota DPD RI, Novita Anakotta, Nono Sampono dan Bisri Assidiq Latuconsina.
Sementara Widya Pratiwi dan Ana Latuconsina berhalangan hadir.Anggota Komisi X DPR RI Mercy Barends pada kesempatan itu mengatakan, baru pertama kali dalam sejarah DPR RI, empat anggota DPR dapil Maluku masuk di badan anggaran (banggar).
Dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Maluku, Mercy menjelaskan perihal berkurangnya anggaran pada sektor pendidikan, misalnya anggaran perguruan tinggi dari total dana Rp 720 triliun dan dana mendaristending untuk sektor pendidikan.
"Anak sekolah di daerah 3T seperti Seram, Wetar dan lainnya di Maluku, banyak yang tidak sekolah untuk mandristending yang belajar 13 tahun. Panja ini sementara dilakukan, dan kita akan melakukan restukturisasi kembali terhadap pendistribusian dana pendidikan dari pagu yang ditetapkan 20 persen berdasarkan ketentuan perundang-undangan," kata Mercy.
Dikatakan fungsi anggaran di pemerintahan Prabowo Subianto terjadi perubahan nomenklatur yang signifikan.Misalkan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang awalnya satu, diubah menjadi tiga kementerian.
Diantaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Kementerian Kebudayaan.Dikatakan, restukturisasi anggaran berdasarkan inpres nomor 1 tahun 2025 memangkas habis.
Pertama dana awal untuk Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 33,5 triliun. Tetapi efisiensi, anggaran tersisa 26 triliun.
"Jumlah ini cukup menyedihkan ya. Tetapi kita berupaya sedemikian rupa untuk Program Indonesia Pintar (PIP), kemudian program yang berurusan langsung dengan siswa dan sakolah agar tidak terpangkas," kata Mercy.
Berikutnya anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek)dari Rp57 triliun. Terpangkas sekitar Rp22 triliun. Namun restukturisasi yang dilakukan sehingga bisa diselamatkan 8 triliun dan terisa 40 triliun.
Anggaran ini untuk kartu Indonesia Pintar (KIP) dan mahasiswa miskin. Begitu juga perjuangan menyelamatkan tunjangan kinerja (tukin) tenaga pendidik yang selama ini bermasalah harus bisa diselesaikan.
"Untuk perpustakaan nasional Rp721,6 milyar. Kemudian dilakukan restukturisasi sebesar Rp279 milyar. Sisanya hanya Rp441,8 Milyar yang bisa dibawa ke perpustakaan pada setiap Provinsi di indonesia berkaitan dengan penguatan literasi," ucap Mercy.
Anggota DPR RI tiga periode ini jelaskan, untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dari total Rp6 triliun yang diperjuangkan didapati hanya Rp5 triliun. Kemudian terpangkas dan sisa hanya sekitar Rp4,4 triliun.
Anggaran ini untuk semua riset nasional dalam kepentingan perencanaan dan pengambilan kebijakan.Selanjutnya Badan Pusat Statistik (BPS) awalnya rencana anggaran dipangkas sehingga terjadi ribut.
Baginya, jika BPS yang tugasnya melakukan riset pembangunan per trwiulan, kemudian inflasi angka kemiskinan dan pengangguran jika anggarannya dipangkas, maka pemerintah maupun DPR tidak bisa membahas asumsi macro baik di APBN maupun di RAPBD.
"Bagaimana caranya kalau tidak ada data. Makanya terjadi perjuangan anggaran BPS yang tadinya mau dipangkas Rp2 triliun dari total Rp5 triliun, jadinya Rp1 triliun dipangkas. Terisa Rp4 triliun untuk kebutuhan sensus ekonomi sustenak, dan sensus pertanian, perikanan serta sensus rutin setiap triwulan," jelasnya.
Politisi PDIP ini juga menyinggung soal kewenangan Dinas pendidikan Provinsi yang bertanggungjawab terhadap bidang sekolah SMA SMK atau sederajat, yang menjadi persoalan adalah urusan infrastruktur, distribusi guru tenaga pendidik.
Kemudian aksesibilitas peserta didik terhadap pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan.
"Kita berharap ke depan dengan adanya kolaborasi yang baik ini, wajah pendidikan Maluku bisa diubah. Karena untuk selesaikan masalah kemiskinan hanya dengan perbaikan pendidikan yang berkualitas, kesehatan dan ekonomi. Saya kira dengen begitu bisa memperkecil rengking kemiskinan kita," saran Mercy.
Sekretaris DPD PDIP Maluku itu juga menyinggung soal hak adat budaya. Menurutnya, urusan adat dan kebudayaan tidak sekedar urusan hiburan, tetapi subtansinya adalah memanusiakan masyarakat adat di wilayahnya masing-masing.
"Mereka harus diberikan hak atas tanah, hak pendidikan kesehatan dan hak informasi, hak pekerjaan serta lainnya,"ucap Srikandi PDIP itu. (WAHAB)
