Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Tersisa 11 hari lagi, Richard Louhenapessy akan tinggalkan kursi Walikota Ambon yang dijabatnya 10 tahun. Di sisa waktu itu, dia merombak birokrasi di Pemerintah Kota Ambon.
Walikota tak hadir. Pelantikan dilakukan Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler, Rabu (11/5). Perombakan itu dilakukan setelah mendapatkan restu dari Kementerian Dalam Negeri.
Perombakan ini dilakukan bagi pejabat administrator atau essalon III dan IV dilingkup Pemerintah Kota Ambon.
Dalam perombakan birokrasi tersebut, terdapat 50 pejabat essalon III dan IV. Mereka yang dilantik ini mayoritas hanya bergeser posisi.
Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Ambon, bernomor 315 tertanggal 14 April 2022, tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat administrator dilingkup Pemkot Ambon diantaranya, Marsella Haurissa yang selama ini menjabat sebagai Plt Kadis Dukcapil Kota Ambon, menempati posisi baru sebagai Kabag Perekonomian dan SDM Setda Kota Ambon.
Alfian Lewenussa dilantik sebagai pejabat Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Ambon, menggantikan Emma Waliulu, yang dimutasikan ke BKPSDM Kota Ambon, dalam rangka persiapan pindah Jakarta.
Herman Semy Tetelepta dilantik sebagai Kabag Umum Setda Kota Ambon, menggantikan Ongen Aponno, yang dipersiapkan untuk menduduki salah satu jabatan Kadis. Kemudian ada nama Hairun Tunny dilantik sebagai Sekdis LHP Kota Ambon, serta puluhan pejabat lainnya.
Pelantikan ini dilakukan Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler, dengan didampingi Sekretaris Kota Ambon (Sekkot), Agus Ririmasse, dan dihadiri oleh sebagian besar pejabat essalon II lainnya.
Usai pelantikan Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler memilih tak mau berbicara banyak. Politisi PPP itu menyerahkan sepenuhnya kepada Sekkot Agus Ririmasse.
Sekkot Agus mengatakan, rotasi jabatan dalam sebuah organisasi adalah bentuk penyegaran. Apalagi 90 persen dari mutasi ini adalah mengisi kekosongan jabatan.
“Yang terpenting 90 persen dalam mutasi ini adalah mengisi kekosongan jabatan. Pemerintahan ini harus berjalan,misalkan di Disdukcapil itu kepala bidang semua tidak ada. Bagaimana mau pelayanan publik, kalau sebagian kepala bidang tidak ada. Oleh karena itu harus kita isi," jelas Agus kepada wartawan usai pelantikan di Balai Kota, Rabu (11/5) sore.
Menurutnya, kekosongan jabatan juga dikarenakan pejabat sebelumnya meninggal dunia. "Rotasi jabatan ini tidak ada muatan apa-apa. Murni untuk penyelenggaraan pemerintahan, demi penyelenggaraan pemerintahan itu dapat berjalan dengan baik,"pungkasnya. (ARH)
