Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Ratusan honorer buktikan janjinya untuk memblokir kantor Bupati Seram Bagian Barat, sebagai protes belum dibayarkannya gaji selama tiga bulan. Mereka yang berdemo berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja, petugas pemadam kebakaran, dan sebagian tenaga kesehatan.
Dari beberapa penggalan video amatir, ratusan honorer dari Satpol PP, Damker, dan tenaga kesehatan sudah sejak Senin (2/10/2023) sudah berada di pekarangan kantor Bupati SBB. Mereka langsung menutup rapat pintu masuk agar tidak ada ASN yang bisa beraktivitas.
Terlihat dari tayangan video itu, banyak petugas honorer Damker yang berpakaian seragam biru-biru, dan Satuan Polisi Pamong Praja, menutup rapat pintu sebagai satu-satunya akses masuk ke kantor Bupati SBB.
“Bapak ibu, beruntung sudah mendapatkan hak-hak, kita ini sudah bekerja tapi belum juga dibayarkan. Jadi mohon maaf, ini terpaksa kami lakukan,” ungkap salah seorang petugas Satpol PP dari dalam kantor gubernur.
Akibat aksi ini, ratusan ASN yang hendak berkantor terpaksa hanya bisa berada di luar pagar kantor Bupati. Mereka tidak diperbolehkan masuk, hingga tuntutan para honorer ini terpenuhi.
Aksi ini dilakukan honorer Satpol PP dan petugas Damker, karena tuntutan pembayaran tiga bulan gaji yang tertunda tidak dipenuhi Bupati SBB. Bupati beralasan, tidak ada lagi tunggakan pemerintah kepada para honorer ini.
Mahasiswa Demo
Sementara itu Mahasiswa asal kabupaten Seram bagian barat (Sbb) di wilayah Jakarta, bogor, Depok, Tangerang, dan bekasi (Jabodetabek) menilai Penjabat bupati SBB, Andi Chandra As'aduddin gagal menyelesaikan hak-hak pegawai honorer. Padahal, itu merupakan permasalahan krusial.
Para mahasiswa dan pemuda SBB Se-Jabodetabek akan menggelar aksi di Jakarta, Rabu 4 oktober 2024. Aksi yang akan dipusatkan di depan kantor kementerian Dalam Negeri (kemendari) itu, guna meminta Mendagri Muhammad Tito Carnavian mencopot Penjabat(Pj) Bupati SBB dicopot.
Ketua Umum Saka Messe Nusa Student Association, Christina Rumahlatu, kepada Ambon Ekspres, melalui WhatsApp, Minggu (1/10) kemarin membenar- kan rencana aksi dimaksud.
Menurut Rumahlatu, pihaknya telah melayangkan undangan terbuka kepada seluruh mahasiswa Maluku dan SBB pada khususnya untuk terlibat langsung pada aksi tersebut.
“Besok (hari ini) kita akan lakukan kondolidasi dengan semua mahasiswa Maluku, Se-Jabodetabek, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, 16.00 WIB, untuk rencana aksi di Kemendagri Rabu (4/10) nanti,”ungkap Rumahlatu.
Dikatakannya, pihaknya mengajak seluruh mahasiswa Maluku se-Jabodetabek untuk menyikapi persoalan genting akibat hak-hak tenaga honorer yang belum diberikan.
“Masalah hak-hak hon- orer berupa gaji dan insen- tif yang belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten SBB, menjadi perhatian se- rius kami dan seluruh maha- siswa khususnya SBB untuk diperjuangkan,”tegasnya.
Rumahlatu mengatakan, belum dibayarkannya hak- hak honorer baik tenaga kesahatan, guru, Satpol PP, dan lain sebagainya, menjadi masalah krusial yang saat ini terjadi di Kabupaten SBB.
“Kenapa krusial? karena mereka para honorer sudah mogok kerja sehingga menimbulkan gangguan pelayanan publik. Pada intinya kami akan gelar aksi minta Mendagri copot Pj Bupati SBB, sebab kita tidak boleh dijajah di tanah sendiri,”paparnya.
Rumahlatu menambahkan, jika para honorer telah menyatakan sikap mogok kerja, karena hak-hak tidak diberikan, maka yang terganggu adalah pelayanan publik, dan masyarakat menjadi korban.
“Masyarakat nanti yang jadi korban atas semua fenomena mogok kerja para honorer di SBB. Makanya kita tidak bisa tinggal diam melihat semua ini,”tutupnya. (yani/M1)
