Ambon, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Untuk mendukung target pembangunan rendah karbon pada tahun 2060, berbagai tokoh agama, akademisi, dan aktivis lingkungan di Maluku, berkumpul di Ambon pada 27 Februari 2024.
Mereka membahas pentingnya peran agama dalam menangani dampak buruk krisis iklim khususnya di Maluku.
Maluku memiliki berbagai potensi sebagai daerah kepulauan, mulai dari pertambangan, kehutanan, pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, hingga pariwisata. Namun krisis iklim menjadi salah satu ancaman serius bagi masyarakat pesisir dan pulau kecil.
Hening Parlan, Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab universitas atau pemerintah daerah. Semua pihak, termasuk kelompok lintas agama, harus dilibatkan untuk mencapainya.
“Tema green economy dan green environment harus menjadi bagian dari misi bersama. Terlebih dengan adanya pertemuan internasional COP28 di Dubai, yang kali pertama memperkenalkan pavilion faith-based," kata dia.
"Peran agama dalam menyuarakan keadilan iklim sangatlah penting, bukan hanya untuk mengurangi dampaknya, tetapi juga menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar,” tambah Hening.
Krisis iklim telah membawa dampak signifikan pada kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun lingkungan. Contohnya, papar Hening, nelayan yang tidak dapat mencari ikan akibat panasnya suhu laut, atau petani yang gagal panen akibat banjir.
Untuk itu, kelompok lintas agama perlu memperkuat kapasitas mereka, melalui pelatihan atau informasi yang tepat mengenai perubahan iklim agar dapat menjadi garda terdepan dalam pengurangan dampak perubahan iklim.
Dr. Thaib Hunsow, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, mengungkapkan pentingnya peran tokoh agama dalam menyampaikan isu lingkungan kepada masyarakat.
“Tokoh agama memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam sekaligus memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan. Di banyak masjid atau rumah ibadah, maupun majelis, mari terus kita sampaikan tentang bahaya sampah dan kerusakan alam, yang jika dibiarkan bisa membawa bencana bagi kita semua,” ajaknya.
Dr. Abdul Manaf Tubaka, Akademisi Sosiologi Agama dari IAIN Ambon, menekankan pentingnya literasi keagamaan yang mendalam tentang lingkungan.
“Di lembaga keagamaan, kita harus memahami bahwa krisis iklim berdampak besar pada kelangsungan hidup manusia. Ada kesenjangan dalam literasi keagamaan terkait isu ini, padahal kebijakan pemerintah sudah menyediakan ruang bagi partisipasi masyarakat. Kami berharap ini menjadi titik awal untuk kolaborasi yang lebih baik,” ungkap Dr. Manaf.
Pendeta John Victor Kainama, Kepala Biro Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Gereja Protestan Maluku (GPM), menambahkan, Gereja Protestan Maluku memahami bahwa tanggung jawab ekologis adalah bagian dari iman.
"Kami berkomitmen untuk bersama-sama pemerintah dan seluruh agama, denominasi gereja, serta unsur masyarakat lainnya untuk mengusahakan pelestarian lingkungan sebagai rumah bersama untuk seluruh makhluk,” tandas dia.
Lebih jauh, kata Pendeta John, GPM telah memiliki pedoman advokasi lingkungan hidup yang direalisasikan dalam agenda konkrit bersama seluruh lapisan masyarakat.
“Kami melihat forum pertemuan hari ini sangat strategis untuk memperluas advokasi lingkungan hidup yang berbasis pada keadilan,” imbuhnya.
M. Yusuf Sangadji, Direktur Eksekutif Jala Ina (Jaga Laut Indonesia), mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi juga sekaligus rentan oleh dampak krisis iklim.
Sebagai contoh, Provinsi Maluku memiliki Pulau Kecil sebanyak 1.292 pulau kecil, dan Provinsi Maluku Utara memiliki Pulau kecil sebanyak 863.
“Dengan demikian, jumlah pulau di Kepulauan Maluku tercatat sebanyak 2.155 pulau. Wilayah kepulauan ini sangat rentan oleh krisis iklim,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya wilayah kepulauan yang menjadi ciri khas Indonesia. Selain itu, Ia menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan perampasan ruang hidup.
“Hilangnya mata pencaharian dan peningkatan angka kemiskinan sering kali dikaitkan dengan investasi yang tidak ramah lingkungan dan hilangnya partisipasi warga. Kami perlu mendorong pemahaman ini dan kembali kepada sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Yusuf.
Diskusi ini dilaksanakan dalam rangka Konsultasi tentang Kerja-kerja Advokasi dalam Keterlibatan Keagamaan dan Lintas Iman untuk memitigasi dan Mengelola Risiko Lingkungan, yang diselenggarkan Eco Bhinneka Muhammadiyah bersama GreenFaith dan Oxford Policy Management Limited (OPML), serta didukung oleh IAIN Ambon dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh lebih dari 40 orang yang berasal dari organisasi berbasis keagamaan, akademisi, dan media. Kegiatan ini akan menjadi titik awal konsolidasi dan solidaritas lebih luas untuk mendorong penyelamatan di Maluku. (Tajudin)
