Krisis Ekonomi Mengancam, Pemerintah Jaga Pemulihan Ekonomi

  • Bagikan
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

Jakarta, AMEKS.FAJAR.CO.ID - Di tengah ancaman badai krisis global, Pemerintah terus menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Berbagai lembaga internasional telah memproyeksikan pertumbuhan global terkoreksi cukup signifikan.

“Kebijakan Program PEN akan lebih antisipatif, responsif, dan produktif. Anggaran Program PEN terus didorong untuk jobs-stimulating recovery dengan kegiatan yang lebih produktif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam acara Astagatra Webinar Series dengan tema “2022: The Year of Economic Rebound”, Kamis (7/07).

Di tengah kondisi pandemi yang semakin membaik, berbagai risiko dan tantangan global juga terus meningkat dan memicu pelambatan pemulihan ekonomi global. Tantangan tersebut terkait dengan The Perfect Storm atau 5C yakni Covid-19, Conflict, Climate Change, Commodity Price, serta Cost of Living.

Menurut Airlangga, Lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2022 tumbuh masing-masing 3,6% dan 2,9%, turun dari proyeksi sebelumnya di awal tahun.

Dengan adanya berbagai risiko tersebut, Pemerintah siap memitigasi melalui berbagai kebijakan penanganan kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai insentif.

“Beberapa insentif yang telah dikeluarkan yaitu seperti insentif fiskal PPN DTP Perumahan, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Roda 4, perluasan Program BT-PKLWN, dan Subsidi Bunga KUR,” kata Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa perang antara Rusia dengan Ukraina juga berdampak pada perekonomian Indonesia, sekurang-kurangnya pada sektor pangan dan energi.

Untuk itu, Pemerintah saat ini masih mengabsorpsi dampak kenaikan harga komoditas global melalui kebijakan fiskal antara lain dengan meningkatkan jumlah subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Dalam jangka pendek, kebijakan perlindungan sosial perlu dipertebal untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan menengah ke bawah yang menjadi kelompok paling rentan dari dampak kenaikan harga,” ujar Menko Airlangga.

Beberapa kebijakan perlindungan sosial yang sudah terlaksana yaitu bansos minyak goreng, bantuan tunai untuk PKL, warung, dan nelayan (BT-PKLWN) dan program pemberdayaan seperti program padat karya, pembiayaan usaha mikro, dan peningkatan kapasitas SDM serta UMKM.

Berbagai strategi untuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital. Kata Airlangga, yang telah diterapkan antara lain melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy, sehingga mendukung pengembangan digital talent dan digitalisasi UMKM.

“Pemulihan ekonomi di Indonesia merupakan harapan dari seluruh masyarakat. Kerja sama seluruh masyarakat terutama di bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan akan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan hal tersebut,” tutup Menko Airlangga. (dlt/fsr)

  • Bagikan